Jumat, 04 Januari 2013

“POTRET PENDIDIKAN DI JEPANG”

Rainbow Plan, reformasi pendidikan di Jepang
Seperti apakah reformasi pendidikan yang dicanangkan di Jepang ? Tahun 2001 Kementrian Pendidikan Jepang mengeluarkan rencana reformasi pendidikan di Jepang yang disebut sebagai `Rainbow Plan`.  Apa saja isinya ? Mengembangkan kemampuan dasar scholastic siswa dalam model pembelajaran yang menyenangkan. Ada 3 pokok arahan yaitu, pengembangan kelas kecil terdiri dari 20 anak per kelas, pemanfaatan IT dalam proses belajar mengajar, dan pelaksanaan evaluasi belajar secara nasional. Mendorong pengembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan terbuka melalui aktifnya siswa dalam kegiatan kemasyarakatan, juga perbaikan mutu pembelajaran moral di sekolah. 

Mengembangkan  lingkungan belajar yang menyenangkan dan jauh dari tekanan, diantaranya dengan kegiatan ekstra kurikuler olah raga, seni, dan sosial lainnya. Menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh orang tua dan masyarakat.  Tujuan ini dicapai dengan  menerapkan sistem evaluasi sekolah secara mandiri, dan evaluasi sekolah oleh pihak luar, pembentukan school councillor, komite sekolah yang beranggotakan orang tua, dan pengembangan sekolah berdasarkan keadaan dan permintaan masyarakat setempat. Melatih guru untuk menjadi tenaga professional, salah satunya dengan pemberlakuan evaluasi guru, pemberian penghargaan dan bonus kepada guru yang berprestasi, juga pembentukan suasana kerja yang kondusif untuk meningkatkan etos kerja guru, dan pelatihan bagi guru yang kurang cakap di bidangnya.

Pengembangan universitas bertaraf internasional
>Pembentukan filosofi pendidikan yang sesuai untuk menyongsong abad baru, melalui reformasi konstitusi pendidikan (kyouiku kihon hou) (MEXT, 2006).
Hingga tahun 2007, ketujuh  poin telah dilaksanakan secara simultan, walaupun di beberapa bagian ada protes dari kalangan guru, masyarakat pemerhati pendidikan.

 Untuk mewujudkan ketujuh poin tersebut bukan hal mudah, tapi saya melihat reformasi pendidikan di Jepang sekalipun mencontoh praktik dari Inggris atau Amerika, poin-poin yang diajukan benar-benar sesuai dengan problematika yang ada di Jepang. Jumlah siswa per kelas di kota-kota besar masih cukup besar 35 orang per kelas, tetapi di beberapa propinsi jumlah siswa hanya sepuluh atau belasan orang dikarenakan angka kelahiran yang merosot.   Jepang tidak membangun kelas-kelas baru di sekolah tetapi justru memerger sekolah-sekolahnya.

Pendidikan moral yang diperdebatkan saat ini adalah yang berkaitan dengan nasionalisme, perlu tidaknya menceritakan sejarah perang kepada anak didik, perlu tidaknya menyanyikan lagu Kimigayo atau mengibarkan bendera hi no maru.   Pendidikan kedisiplinan tentu saja sudah terbentuk dengan baik di sini.
Poin nomor 4 merupakan hal yang terlihat nyata dengan banyaknya upaya sekolah membuka diri kepada masyarakat/orang tua, misalnya dengan program jugyou sanka (orang tua yang menghadiri kelas anak2nya), sougou teki jikan (integrated course) yang melibatkan masyarakat setempat, dan forum sekolah.
Poin ke-5 pun sedang marak dibicarakan saat ini dengan adanya `kyouin hyouka`, sistem evaluasi guru yang dibebankan kepada The Board of Education, dan renew sertifikasi mengajar melalui training atau pendidikan guru. Reformasi higher education-nya tampaknya sangat gencar dilakukan dengan berbondong2nya
mahasiswa asing datang ke Jepang.   Hanya ada satu kelemahan barangkali, yaitu bahasa. Mahasiswa asing yang datang ke Jepang perlu mendalami bahasa selama 1 tahun, atau statusnya sebagai research student sebelum memulai program yang sebenarnya, dan ini yang membuat sebagian besar mahasiswa China lebih memilih Amerika yang notabene berbahasa Inggris, dan tak perlu membuang waktu 1 tahun sebagai research student.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar